Ajukan PK, Gerindra Ngotot Pemilu
Serentak di 2014
www.inilah.comon

ist
Oleh: Fadhly Zikry
nasional - Selasa, 28 Januari 2014 |
13:25 WIB
Berita Terkait
- Prabowo, Jangan Bikin Prof Soemitro Menangis
- Risma dan Aher Masuk Radar Cawapres Prabowo
- Gerindra Siap Tampung Risma
- Gerindra Dorong Penggunaan Energi Terbarukan
- Gerindra: Masalah DPT Seperti Jalan di Tempat
INILAH.COM,
Jakarta - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tetap ngotot mengajukan
Peninjauan Kembali (PK) putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu serentak
2019. Mereka meminta pemilu serentak di 2014.
Bagi Partai Gerindra, keputusan pileg dan pilpres serentak baru bisa dilakukan pada Pemilu 2019 adalah putusan yang tidak masuk akal.
"Itu alasan sangat tidak masuk akal. Karena yang dilakukan adalah hanya perubahan jadwal, dari Pileg 9 April 2014 disamakan dengan pilpres setelahnya," kata kuasa hukum Gerindra Habiburokhman di gedung MK, Jakarta, Selasa (28/1/2014).
Menurut dia, kalau asumsi Pileg 9 April 2014 diundur hingga bisa bersamaan dengan pilpres, justru menguntungkan penyelenggara pemilu itu sendiri. "Karena dia akan mendapatkan ekstra time," tambahnya.
Mundurnya pelaksanaan pemilu justru memberikan banyak dampak positif. Ketimbang, tetap menjalankan pemilu, sementara UU telah menyatakan inkonstitusional.
"Soal jadwal, setahu saya juga sudah berapa kali berubah. Ingat saja DPT (Daftar Pemilih Tetap) berapa kali berubah. Itu kan ada dalam peraturan KPU. Jadi kalau pencoblosan diundur, menurut saya jauh lebih banyak manfaatnya," jelasnya.
Mepet dengan pelaksanaan pemilu, lanjut dia, bukan alasan. Sebab, putusan yang mepet bukan kali ini saja. Sudah ada preseden putusan mepet jelang pemilu dan harus dilaksanakan pasca putusan itu.
"Kita ada preseden membuat putusan yang mepet tahun 2009 ketika UU Pilpres kita persoalkan, kita bisa mencoblos dengan KTP. Itu kan H-1. Menurut saya ini perlu kami akan PK ini," pungkasnya.
Seperti diketahui, MK memutus bahwa pemilu serentak baru berlaku pada 2019. Pemberlakuan tersebut ditunda pada 2014, karena dikhawatirkan akan menganggu tahapan pemilu yang tengah berlangsung. [gus]
Bagi Partai Gerindra, keputusan pileg dan pilpres serentak baru bisa dilakukan pada Pemilu 2019 adalah putusan yang tidak masuk akal.
"Itu alasan sangat tidak masuk akal. Karena yang dilakukan adalah hanya perubahan jadwal, dari Pileg 9 April 2014 disamakan dengan pilpres setelahnya," kata kuasa hukum Gerindra Habiburokhman di gedung MK, Jakarta, Selasa (28/1/2014).
Menurut dia, kalau asumsi Pileg 9 April 2014 diundur hingga bisa bersamaan dengan pilpres, justru menguntungkan penyelenggara pemilu itu sendiri. "Karena dia akan mendapatkan ekstra time," tambahnya.
Mundurnya pelaksanaan pemilu justru memberikan banyak dampak positif. Ketimbang, tetap menjalankan pemilu, sementara UU telah menyatakan inkonstitusional.
"Soal jadwal, setahu saya juga sudah berapa kali berubah. Ingat saja DPT (Daftar Pemilih Tetap) berapa kali berubah. Itu kan ada dalam peraturan KPU. Jadi kalau pencoblosan diundur, menurut saya jauh lebih banyak manfaatnya," jelasnya.
Mepet dengan pelaksanaan pemilu, lanjut dia, bukan alasan. Sebab, putusan yang mepet bukan kali ini saja. Sudah ada preseden putusan mepet jelang pemilu dan harus dilaksanakan pasca putusan itu.
"Kita ada preseden membuat putusan yang mepet tahun 2009 ketika UU Pilpres kita persoalkan, kita bisa mencoblos dengan KTP. Itu kan H-1. Menurut saya ini perlu kami akan PK ini," pungkasnya.
Seperti diketahui, MK memutus bahwa pemilu serentak baru berlaku pada 2019. Pemberlakuan tersebut ditunda pada 2014, karena dikhawatirkan akan menganggu tahapan pemilu yang tengah berlangsung. [gus]
Rekomendasi Untuk Anda 
Dapatkan
berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini
atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !.
Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google
Play atau klik http://ini.la/android
dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
1 Komentar

Adnan
Selasa, 28
Januari 2014 | 14:10 WIB
Jgn
memaksakan kehendak. Pesta demokrasi tggl hitungan bulan, klo diadakan serentak
bisa2 berantakan & carut-marut nnt.
Kirim
Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi
kode keamanan berikut
|
|
|
||||
|
|
|||||
|
|
|||||
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan


Tidak ada komentar:
Posting Komentar